Surat yang dikirim melalui Sub Bidang Distribusi-Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) itu juga disampaikan kepada Menlu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Menteri Negara Lingkungan Hidup.
Surat yang diperoleh beritajatim.com dengan nomor B-00047/BERN/120315 itu berisi tentang pemberitaan di Swiss mengenai keadaan Kebun Binatang Surabaya (KBS).
Ada enam poin dalam surat yang diteken Djoko Susilo sebagai Duta Besar LBBP (Kepala Perwakilan RI). Yakni pertama, media Swiss menganggap kondisi KBS memprihatinkan dan sebagai kebun binatang terburuk di dunia. Ini karena sejak 2010, lebih dari 500 binatang harus mati secara menyakitkan.
Kedua, kondisi Macan Bengali yang tidak memiliki telinga dan punya permasalahan tulang belakang. Selain itu, seekor beruang yang menderita penyakit kanker kulit dan hanya dikarantina di sebuah kandang tak layak.
Ketiga, keseluruhan kebun binatang menurut media Swiss itu tidak lebih merupakan sebuah tempat sampah. Pengunjung KBS buang sampah plastik sisa makanan di kandang hewan. Sehingga, Jerapah Kliwon mati karena makan sampah plastik dan ditemukan 20 kg plastik dalam perutnya saat otopsi.
Keempat, sudah 500 binatang tewas karena diare, radang paru-paru atau gizi buruk. Binatang sakit dan kurus, menderita karena kandang sempit dan kotor. Padahal, KBS dulunya mengesankan untuk binatang langka yang dilinduni dan tempat hiburan baik.
Kelima, semenjak pemerintah mengambil alih sejak itu pula, hewan dan infrastruktut semakin diabaikan. Banyak komodo yang tewas dan hilang. Karyawan diduga telah mencuri komodo dan dijual di pasar gelap. Ini karena pekerja digaji sedikit. Banyak tertangkap tangan saat mencuri daging untuk pakan hewan.
Keenam, masyarakat di negara maju termasuk Swiss sangat menaruh perhatian terhadap kesejahteraan hak binatang. Blick am abend adalah media cetak cuma-cuma yang dibaca 635.000 orang. Kami berharap bahwa pemerintah Indonesia segera memiliki solusi atas permasalahan tersebut dan aturan jelas serta perlindungan komprehensif hak-hak hewan.
Ketua Tim Pengelola Sementara (TPS) KBS Jilid II, Hadi Prasetyo yang dikonfirmasi terkait pemberitaan media Swiss tersebut, mengaku kaget. Ini karena kondisi KBS ternyata juga menarik perhatian dunia internasional.
"Pokoknya, tugas TPS KBS hanyalah membuat kondisi menjadi baik bagi kebersihan dan kesehatan hewan. Pasca Pemkot Surabaya sudah membentuk BUMD untuk mengelola KBS, kami akan membubarkan diri," tegasnya.
Menurut dia, pihaknya meminta agar seluruh pihak baik pemerintah pusat, provinsi dan Kota Surabaya segera mengambil langkah cepat menyelesaikan konflik di KBS yang berkepanjangan. "Jangan sampai dunia internasional mem-black list KBS sebagai lahan konservasi, ini bisa bahaya," pungkasnya.
Source: http://bit.ly/GDXJ74
0 komentar:
Posting Komentar